Ironis, hasil bumi dikuras habis sampai lingkungan rusak, tapi uang kembalian yang mengalir balik ke daerah sekecil itu. Rinciannya, DBH Pajak Rp. 62,893 miliar, DBH SDA Kehutanan Rp. 7,778 miliar, DBH SDA Minerba 246,500 miliar, DBH Perikanan Rp. 0, DBH Panas Bumi Rp. 0,064 miliar, dan DBH lainnya Rp. 0,400 miliar, dengan total DBH yang masuk ke Maluku Utara Rp. 317,635 miliar.

Sepertinya kita keliru merayakan angka ini dengan suka cita dan gegap gempita, kita serius dan penuh euphoria memperdebatkan setuju atau tidak dengan rencana utang Pemerintah Maluku Utara.

Kita terlalu serius seruput kopi di ruang tamu, sampai lupa – atau pura-pura lupa – ada dapur yang asapnya tidak lagi mengepul. Sebuah paradoks negeri kaya.

Saya mau kita serius pelototi angka DBH Maluku Utara yang sangat sedikit itu, tidak hanya soal 0,13 persen, coba tengok angka DBH sektor perikanan – Rp. 0,-. Anda tau artinya? Selama ini kebijakan pembangunan pemerintah tidak melihat sedikitpun potensi laut.

Padahal, luas daratan maluku utara hanya sebesar 24 persen atau 31.982,50 km2, sedangkan luas lautan 76 persen atau 108.727 km2. Logika warasnya, dengan keadaan geografis seperti ini, bukankah seharusnya hasil laut lebih melimpah dari hasil alam lainnya?

Ketika daratan yang sempit itu dikuras habis dan dirusak oleh tambang ekstraktif dengan bagi hasil yang tidak sebanding, bukankah ini sama saja dengan sedang menabung bom waktu masalah besar di masa depan?

Bayangkan nanti kalau daratan sudah terlanjur hancur dan mesin-mesin tambang itu berhenti menderu, Maluku Utara mau hidup dari apa? Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab serius.

Baca Halaman Selanjutnya..