Halbar, malutpost.com -- Kondisi jembatan penghubung antardesa di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), kian memprihatinkan.

Kerusakan pada jembatan yang menjadi akses utama warga tersebut kini mulai mengancam keselamatan pengguna jalan.

Jembatan yang berada di atas daerah aliran sungai itu menghubungkan Desa Gamlamo dengan Gam Ici dan Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu.

Kondisinya semakin parah setelah dihantam banjir bandang pada Januari 2026 lalu. Amatan malutpost.com sejumlah bagian badan jembatan mengalami kerusakan, sementara pagar pembatas jembatan juga patah.

Kondisi tersebut membuat warga khawatir jembatan sewaktu-waktu ambruk, terlebih jembatan masih menjadi satu-satunya akses yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

Keluhan itu disampaikan warga secara langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, saat agenda reses di Kecamatan Ibu, Senin (28/9/2026).

“Kami khawatir setiap melewati jembatan itu. Apalagi itu jalur satu-satunya kami di sini. Kami masyarakat memohon dengan sangat kepada DPRD provinsi agar kondisi ini bisa ditangani bersama pemerintah provinsi,” ungkap warga.

Warga mengaku sejak banjir bandang yang terjadi pada Januari lalu, hingga kini belum ada penanganan terhadap kerusakan jembatan tersebut.

Ironisnya, jembatan yang telah digunakan masyarakat selama puluhan tahun itu disebut dibangun secara swadaya oleh warga. Hingga kini, jembatan tersebut masih menjadi akses penting bagi masyarakat di sejumlah desa.

Kekhawatiran warga semakin besar karena jembatan tidak hanya dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Kendaraan dengan muatan besar juga masih melintas setiap hari. Menurut warga, kondisi tersebut sangat berisiko apabila kerusakan tidak segera ditangani.

“Kami takut kalau dibiarkan terus, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena kendaraan dengan muatan besar juga masih lewat,” keluh warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng mengatakan persoalan jembatan akan menjadi catatan dalam agenda reses dan akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ia menyatakan kebutuhan penanganan jembatan tersebut akan dibicarakan dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi.

“Saya akan menyampaikan pada pembahasan selanjutnya dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujar Husni.

Warga berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas catatan reses. Mereka meminta pemerintah segera melakukan penanganan, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital masyarakat dan kondisinya sudah dinilai membahayakan keselamatan pengguna. (nar)