Ketika kawasan hutan berkurang, wilayah pesisir mengalami tekanan, kualitas lingkungan menurun, dan risiko kesehatan meningkat, masyarakat juga harus menanggung biaya yang tidak pernah tercatat dalam laporan pertumbuhan ekonomi.

Di sinilah kalimat kedua menjadi relevan: ketika kita memakan tambang, pada saat yang sama tambang juga mulai memakan kita. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial.

Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah kondisi pendidikan. Pemerintah melalui program revitalisasi sekolah tahun 2025 mengalokasikan anggaran Rp208,5 miliar untuk memperbaiki 186 sekolah di Maluku Utara, mulai dari PAUD hingga SMA.

Program tersebut meliputi pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, UKS, toilet, hingga rumah dinas guru.Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur pendidikan masih cukup besar.

Jika 186 sekolah masih membutuhkan revitalisasi di tengah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, maka terdapat ketimpangan antara pertumbuhan investasi dan pembangunan manusia.

Kondisi ini sangat terasa di wilayah-wilayah lingkar tambang maupun daerah kepulauan seperti Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, akses internet, laboratorium, dan tenaga pendidik.

Masalah yang sama juga terjadi pada sektor kesehatan. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara masih menghadapi ketimpangan layanan kesehatan yang cukup serius.

Baca Halaman Selanjutnya..