Akibatnya, uang publik dan uang privat sama-sama mengalir ke ruang bisnis yang dikendalikan oleh aktor yang sama.

Pemerintahan tidak hanya dijalankan dari kantor resmi, tetapi juga dari ruang bisnis. Pada titik ini, negara seperti pindah meja: dari ruang pelayanan publik ke lobi hotel.

Fenomena ini menunjukkan bahwa problem utama APBD bukan hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi pada siapa yang mengendalikan arah alirannya.

APBD dapat besar, tetapi tidak otomatis menyejahterakan rakyat jika struktur belanjanya dikendalikan oleh oligarki lokal.

Belanja modal dapat meningkat, tetapi tidak otomatis memperkuat infrastruktur publik jika proyeknya dirancang untuk memutar rente.

Pertumbuhan ekonomi dapat naik, tetapi tidak otomatis memperbaiki kesejahteraan jika nilai tambahnya keluar dari daerah melalui jaringan pemasok luar.

Dengan demikian, kritik terhadap APBD harus bergerak dari sekadar membaca angka menuju membaca ekosistem kekuasaan di balik angka.

Baca Halaman Selanjutnya..