Siapa yang menguasai distribusi, dia menguasai harga. Siapa yang menguasai harga, dia menguasai daya beli masyarakat.

Dari sini, kekuasaan ekonomi Ence tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh posisi strategisnya dalam rantai pasok daerah kepulauan.

Pasca Reformasi 1998, perubahan sistem politik membuka ruang baru bagi perluasan kuasa ekonomi tersebut. Demokratisasi lokal, pemilihan kepala daerah, dan kompetisi politik elektoral memerlukan biaya besar.

Dalam situasi ini, Ence tidak lagi cukup berperan sebagai pedagang. Ence mulai masuk sebagai pemodal bagi elite lokal yang sedang merebut kekuasaan politik. Dukungan modal diberikan bukan sebagai tindakan filantropi, melainkan sebagai investasi politik.

Kompensasinya adalah akses terhadap proyek APBD, izin usaha, pengaruh birokrasi, penguasaan distribusi barang pemerintah, serta peluang memperluas jaringan ekonomi.

Dengan demikian, relasi antara pemodal dan elite politik melahirkan bentuk baru oligarki lokal: kekuasaan politik dibiayai oleh modal dagang, lalu setelah kekuasaan diperoleh, APBD digunakan untuk mengembalikan dan memperbesar modal tersebut.

Pada tahap berikutnya, pengaruh Ence tidak berhenti pada elite lokal. Jaringan kekuasaan diperluas ke elite pusat, pejabat menengah, birokrasi teknis, aparat keamanan, BUMN, dan lembaga keuangan.

Baca Halaman Selanjutnya..