Pejabat menengah yang kariernya meningkat menjadi pintu masuk bagi perluasan pengaruh. Ketika aktor-aktor ini naik menjadi pengambil keputusan, jaringan Ence ikut naik kelas.

Ence tidak hanya mengakses proyek pemerintah daerah, tetapi juga mulai mengakses pembiayaan besar dari perbankan, terutama bank-bank milik negara.

Di sini, monopoli ekonomi tidak lagi bertumpu pada modal sendiri, melainkan ditopang oleh akses politik terhadap sumber pembiayaan formal. Bank, proyek, izin, distribusi, dan jabatan publik kemudian bergerak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Masalah menjadi lebih serius ketika Ence sendiri, atau figur yang berada dalam kendalinya, masuk ke jabatan kepala daerah. Dalam posisi ini, batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis menjadi kabur.

Kepala daerah seharusnya menjadi pemegang mandat rakyat, pengendali kebijakan publik, dan penanggung jawab penggunaan APBD.

Namun, ketika kepala daerah membawa watak kontraktor dan pedagang rente ke dalam jabatan publik, APBD diperlakukan sebagai instrumen bisnis.

Teori fiskal klasik, seperti fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pemikiran Musgrave, tidak lagi dipahami sebagai kerangka kesejahteraan publik.

Baca Halaman Selanjutnya..