Sebaliknya, belanja modal menjadi pilihan favorit karena menyediakan nilai proyek besar, kebutuhan material tinggi, keterlibatan logistik luas, dan ruang pengaturan yang besar.

Gedung, jalan, fasilitas fisik, dan proyek konstruksi menjadi instrumen akumulasi. Persoalan apakah gedung itu kelak digunakan atau tidak menjadi urusan belakangan.

Yang utama bukan kemanfaatan publik, melainkan perputaran proyek, pasokan material, dan keuntungan jaringan. Dalam bahasa sederhana: yang dibangun bukan hanya gedung, tetapi jalur rente. Beton boleh retak, yang penting komisi tidak bocor.

Dalam konteks daerah kepulauan, pola ini memperoleh medan yang lebih luas. Tantangan logistik antarpulau sering dijadikan alasan untuk menaikkan biaya proyek.

Keterpencilan, biaya angkut, risiko distribusi, dan keterbatasan pemasok lokal dapat menjadi justifikasi teknokratis bagi pembengkakan anggaran.

Namun, di tangan aktor rente, masalah logistik bukan hanya kendala pembangunan, melainkan peluang bisnis. Semakin jauh lokasi proyek, semakin besar ruang untuk mengatur harga, ongkos angkut, pemasok, dan klaim biaya.

Dengan demikian, kondisi geografis kepulauan yang seharusnya menjadi dasar perumusan kebijakan afirmatif justru dapat dimanipulasi menjadi instrumen perburuan keuntungan.

Baca Halaman Selanjutnya..