Karena itu, pembaruan tata kelola fiskal daerah harus menyentuh tiga level sekaligus:
Pertama, level regulatif, yaitu memperkuat transparansi perencanaan, penganggaran, pergeseran anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan manfaat proyek.

Kedua, level institusional, yaitu memperkuat DPRD, inspektorat, BPK, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media lokal agar mampu membaca pola rente secara sistemik, bukan hanya kasus per kasus.

Ketiga, level ekonomi-politik, yaitu membongkar ketergantungan daerah terhadap pemasok luar, memperkuat pelaku usaha lokal yang sehat, membuka data penerima manfaat proyek, dan mencegah konflik kepentingan kepala daerah dengan jaringan bisnisnya.

APBD harus dikembalikan sebagai amanah publik. Ia bukan dompet samping kepala daerah, bukan mesin pengembalian modal politik, dan bukan saluran bisnis keluarga atau jaringan kekuasaan.

APBD adalah instrumen konstitusional untuk menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat. Di daerah kepulauan, fungsi ini menjadi lebih penting karena masyarakat menghadapi biaya hidup tinggi, akses pelayanan terbatas, dan ketimpangan spasial yang tajam.

Jika APBD dikuasai oleh ekosistem rente, maka rakyat pulau kecil akan tetap menjadi penonton dari uang publik yang bergerak melewati wilayah mereka, tetapi tidak sungguh-sungguh membangun hidup mereka.

Dengan demikian, monopoli fiskal bukan sekadar penyimpangan administratif. Ia adalah bentuk perampasan halus terhadap hak publik.

Ketika APBD dikendalikan oleh jejaring bisnis-politik, negara kehilangan watak pelayanannya. Pemerintah daerah berubah menjadi perusahaan kekuasaan, kepala daerah menjadi manajer rente, birokrasi menjadi operator proyek, dan rakyat menjadi pasar yang terus dibebani.

Tugas utama kritik akademik adalah membuka struktur tersembunyi ini: memperlihatkan bahwa di balik gedung, jalan, hotel, perjalanan dinas, pemasok luar daerah, dan pergeseran anggaran, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: apakah APBD bekerja untuk rakyat, atau rakyat hanya dijadikan alasan agar APBD dapat terus dikuasai? (*)