Obligasi Daerah: Membuka Jalan Investasi untuk Pembangunan Daerah

Oleh: Muyassar Nugroho, S.H., M.H.
(Tenaga Ahli Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI)
Persoalan pembiayaan pembangunan daerah kembali menjadi perhatian. Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin besar, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut adanya terobosan dalam mencari sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.
Salah satu instrumen yang patut diperhitungkan adalah obligasi daerah (municipal bonds). Instrumen ini bukan sekadar mekanisme pembiayaan melalui penerbitan surat utang, melainkan juga peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dan investor dalam pembangunan.
Isu tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI pada 18–19 November 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta. Forum ini sekaligus menandai penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Obligasi Daerah kepada pimpinan MPR dan DPR.
Bagi pemerintah daerah, kabar ini adalah angin segar. Obligasi daerah membuka jalan untuk membiayai infrastruktur yang produktif, seperti transportasi publik, rumah sakit, pengelolaan air bersih, dan pengendalian banjir, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Kebutuhan itu nyata. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 semula ditetapkan Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun dalam APBN 2025 (Infobank, 2025). Menteri Keuangan Suahasil Nazara kemudian menyebut perkiraan TKD naik menjadi Rp727 triliun, dengan realisasi Rp599,2 triliun atau 82,4 persen hingga September 2026 (Katadata, 2026). Meski ada tambahan, angka itu masih jauh di bawah tahun sebelumnya.
Tekanan itu juga dirasakan provinsi besar. Dalam sarasehan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan dalam UU HKPD menurunkan pendapatan daerahnya hingga Rp4,2 triliun. Ia mengingatkan, "Kita bukan bikin obligasi untuk bulan depan, tapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan" (detikNews, 2026).
Namun, hingga November 2026 belum satu pun pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah. Kasus terbaru adalah DKI Jakarta. Rencana obligasinya tidak disetujui pemerintah pusat, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut salah satu kekhawatirannya adalah beban utang yang diwariskan kepada pemerintahan berikutnya (NU Online Jakarta, 2026). Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menyoroti risiko tingginya suku bunga yang harus ditawarkan di tengah gejolak global (CNBC Indonesia, 2026).
Sebagai gantinya, dari kebutuhan pendanaan sekitar Rp7,5 triliun, Jakarta akan memakai Dana Bagi Hasil Rp3 triliun dan mengajukan pinjaman Rp4,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (NU Online Jakarta, 2026). Kehati-hatian pusat dapat dipahami. Tetapi kasus ini juga menunjukkan bahwa tanpa kriteria yang jelas di tingkat undang-undang, nasib setiap rencana obligasi akan terus bergantung pada penilaian kasus per kasus.
Hal ini, merupakan angin segar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemeretaan pembangunan daerah dan berpotensi meningkatkan hasil penerimaan daerah baik itu dalam infrastruktur seperti, transportasi publik, rumah sakit, pengelolaan air bersih dan mineral, pengendalian banjir atau lainnya yang berpotensi meningkatkan penghasilan daerah.
Berkaca Obligasi Daerah dari Negara-Negara di Dunia
Hingga November 2026, belum satu pun pemerintah daerah di Indonesia menerbitkan obligasi daerah. Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi pada 2027 dan 2028 pun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat (Katadata, 2026). Padahal di belahan dunia lain, obligasi daerah sudah dipakai untuk membangun kota dan wilayah selama lebih dari dua abad.
Tulisan ini menelusuri empat kisah dari empat benua: Kanal Erie di Amerika Serikat, Ahmedabad di India, Gothenburg di Swedia, dan Johannesburg di Afrika Selatan. Masing-masing mewakili model yang berbeda, dan masing-masing membawa pelajaran yang relevan bagi perumusan RUU tentang Obligasi Daerah yang sedang disiapkan.
Konteks dalam negeri membuat pelajaran ini mendesak. Anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN 2026 ditetapkan Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun dalam APBN 2025 (Infobank, 2025). Ketika transfer menyusut, daerah membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang yang sehat, dan sejarah menunjukkan obligasi daerah dapat memainkan peran itu bila dirancang dengan benar.
Baca halaman selanjutnya...


Komentar