Proyek Pemerintah Harus Berpihak, Sherly Minta Pengusaha Lokal Diberi Ruang

Ternate, malutpost.com – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah besarnya peluang pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal agar terlibat langsung dalam proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBD.
Pesan tegas tersebut disampaikan Sherly melalui tayangan video dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate.
Kegiatan selama tiga hari, yakni 19, 23 dan 24 November 2026, merupakan kolaborasi Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara.
"Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara," ujar Sherly, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, kegiatan Market Sounding menjadi langkah strategis untuk memastikan pengusaha daerah memperoleh informasi, kesempatan, dan akses yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sherly mengingatkan, besarnya anggaran pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh pelaku usaha dari luar daerah. Pengusaha lokal harus memiliki kemampuan dan kesempatan untuk ikut mengambil bagian dalam berbagai proyek pemerintah.
"Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bagaimana mendaftar dan menawarkan produk atau jasa melalui katalog elektronik, apa saja persyaratannya, dan bagaimana mempersiapkan usaha agar mampu bersaing. Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya," tegasnya.
Ia menjelaskan, Market Sounding bukan sekadar forum sosialisasi, melainkan ruang komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memetakan kebutuhan pengadaan, mendengar kendala pelaku usaha, sekaligus mencari solusi agar proses pengadaan berlangsung transparan, efisien, dan kompetitif.
Sherly juga mengapresiasi dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta pendampingan dan pengawasan dari Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, BPKP dan BPK dalam memperbaiki tata kelola pengadaan di daerah.
Kepada seluruh OPD dan Biro Pengadaan, ia meminta agar kebutuhan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2027 diinformasikan lebih awal.
Pendampingan juga harus diberikan kepada pengusaha yang masih menghadapi kendala perizinan, legalitas, kompetensi maupun penggunaan katalog elektronik.
Sementara kepada pelaku usaha, Sherly meminta agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempersiapkan legalitas, menjaga kualitas pekerjaan, memenuhi persyaratan, dan membangun persaingan usaha yang sehat.
"Pada akhirnya, kita bukan hanya ingin membangun jalan, jembatan dan gedung. Kita juga ingin membangun kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi Maluku Utara. Karena uang rakyat harus kembali dengan manfaat bagi rakyat Maluku Utara," pungkasnya. (nar)


Komentar