Obligasi Daerah: Membuka Jalan Investasi untuk Pembangunan Daerah

IMG 20261121 WA00991

Pertama, Kanal Erie: Yang Melunasi Dirinya Sendiri

Kanal Erie di Amerika Serikat, Awal abad ke-19, Negara Bagian New York ingin menghubungkan Sungai Hudson dengan Danau Erie melalui kanal sepanjang 363 mil. Presiden James Madison menolak memberikan dana federal, sehingga New York memutuskan membiayai, memiliki, dan mengelola sendiri proyek tersebut (American Heritage, t.t.). Pada 1817, legislatif negara bagian memberikan wewenang untuk menerbitkan obligasi senilai US$7 juta guna membiayai pembangunannya (NYC Municipal Archives, 2025).

Pembangunan dimulai pada 4 Juli 1817 dan kanal dibuka pada 26 Oktober 1825, dua tahun lebih cepat dari jadwal (American Heritage, t.t.). Dalam satu dekade setelah dibuka, sekitar 1.600 kapal tongkang melintasi kanal, dan tarif yang mereka bayar cukup untuk melunasi biaya pembangunan senilai US$7 juta (American Heritage, t.t.). Arsip Kota New York mencatat bahwa tarif di sepanjang rute bahkan tidak hanya menutup biaya, tetapi juga menghasilkan keuntungan (NYC Municipal Archives, 2025).

Kisah Erie memperlihatkan logika dasar obligasi berbasis pendapatan proyek: utang dibayar oleh pengguna infrastruktur yang dibiayainya, bukan oleh seluruh pembayar pajak. Logika ini sejalan dengan pembacaan Draf Naskah Akademik bahwa, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, obligasi daerah utamanya diarahkan pada jenis obligasi berbasis pendapatan proyek.

Kedua, Ahmedabad: kepercayaan pasar tanpa jaminan pemerintah

Pada Januari 1998, Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) menawarkan obligasi senilai Rs1 miliar, atau sekitar US$25 juta. Obligasi ini tercatat sebagai obligasi kota pertama di India yang diterbitkan tanpa jaminan pemerintah negara bagian (USAID FIRE-D, 1999). Dananya dipakai untuk komponen air minum dan sanitasi dari program infrastruktur senilai Rs5,89 miliar.

Keberhasilan itu tidak datang tiba-tiba. Sebelumnya, AMC membenahi pemungutan pendapatan dan administrasi pajak properti hingga kembali mencatat surplus Rs380 juta pada Maret 1995 (USAID FIRE-D, 1999). Dengan dukungan program FIRE(D) USAID dan IL&FS, AMC kemudian mengubah rencana obligasinya dari obligasi umum menjadi utang terstruktur.

Struktur itu menggantikan peran jaminan pemerintah dengan sejumlah pengaman. Pendapatan octroi, yaitu pungutan atas barang yang masuk kota, dari sepuluh pos pemungutan ditampung dalam rekening escrow yang diawasi wali amanat. Obligasi ini juga mensyaratkan rasio kemampuan membayar utang minimum 1,5 kali, rasio jaminan aset 1,25 kali, dana pelunasan (sinking fund), serta hak investor atas pendapatan umum kota (USAID FIRE-D, 1999). CRISIL memberikan peringkat AA-(so), dan obligasi bertenor tujuh tahun dengan kupon 14 persen itu ditempatkan 75 persen secara privat dan 25 persen melalui penawaran umum.

Pelajaran Ahmedabad penting bagi Indonesia. Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 87 Tahun 2024 menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan jaminan atas obligasi daerah. Ahmedabad membuktikan bahwa kepercayaan investor tetap dapat dibangun tanpa jaminan pusat, asalkan daerah lebih dulu membenahi pendapatannya dan merancang pengaman yang kredibel.

Ketiga, Gothenburg: obligasi hijau sebagai alat pembangunan kota

Pada 2013, Kota Gothenburg di Swedia menerbitkan obligasi hijau senilai SEK500 juta bertenor enam tahun yang dicatatkan di London Stock Exchange. Penerbitan ini menjadi bagian dari program obligasi hijau dengan potensi hingga SEK2 miliar (SEB, 2013). Bank SEB, yang memfasilitasi penerbitan, menyebutnya sebagai penerbitan obligasi hijau pertama di kawasan Nordik, sementara UNFCCC mencatat Gothenburg sebagai kota pertama di dunia yang menerbitkan obligasi hijau (SEB, 2013; UNFCCC, t.t.).

Obligasi ini diterbitkan berdasarkan kerangka pembiayaan hijau yang dikembangkan SEB bersama Bank Dunia. Pembelinya adalah investor institusional jangka panjang, antara lain dana pensiun Andra AP-fonden, Storebrand/SPP, dan Gereja Swedia (SEB, 2013). Dananya diarahkan ke proyek transportasi publik, pengelolaan air, energi, dan pengelolaan sampah.

Hasilnya terlihat pada proyek-proyek konkret: produksi biogas GoBiGas, pemanas distrik CELSIUS, instalasi air minum Lackarebäck, dan kendaraan listrik untuk perkantoran kota. Fasilitas biogasnya berkapasitas 20 MWh dan diperkirakan dapat menghindari hingga 36.000 ton emisi CO2 per tahun (UNFCCC, t.t.). UNFCCC juga mencatat bahwa total dana yang dihimpun kota ini melalui pasar keuangan mencapai SEK4,36 miliar.

Gothenburg menunjukkan bahwa label hijau yang disertai kerangka jelas dapat menarik investor yang mencari investasi jangka panjang dan berdampak. Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat serupa, yaitu POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (OJK, 2024), serta pedoman teknis obligasi daerah berkelanjutan dari DJPK (DJPK Kementerian Keuangan, 2025).

Keempat, Johannesburg: dari jaminan parsial ke obligasi hijau

Pada 23 Juni 2004, Kota Johannesburg menerbitkan obligasi senilai R1 miliar, atau sekitar US$153 juta, dengan tenor 12 tahun yang jatuh tempo pada 2016. International Finance Corporation (IFC) dan Development Bank of Southern Africa (DBSA) menjamin 40 persen pokok utang, dibagi sama besar di antara keduanya (IFC, t.t.). Ini merupakan jaminan kredit parsial pertama IFC di Afrika Selatan.

Jaminan itu tidak dimaksudkan untuk menanggung seluruh risiko. Tujuannya menaikkan peringkat kredit agar kota dapat meminjam dengan tenor lebih panjang pada harga yang wajar, membiayai infrastruktur jangka panjang, melunasi utang bank yang mahal, dan memperluas sumber pendanaan (IFC, t.t.).

Sepuluh tahun kemudian, Johannesburg melangkah lebih jauh. Pada 9 Juni 2014, Bursa Efek Johannesburg (JSE) mencatatkan obligasi hijau pertama kota itu senilai R1,46 miliar dengan kode COJG01, jatuh tempo 2024, dan spread 185 basis poin di atas obligasi pemerintah R2023 (JSE, 2014). Lelangnya mengalami kelebihan permintaan 150 persen. Johannesburg juga menjadi anggota C40 Cities Climate Leadership Group pertama yang menerbitkan obligasi hijau (Engineering News, 2014).

Dana obligasi hijau itu dipakai untuk mitigasi perubahan iklim, termasuk pemasangan 43.000 pemanas air tenaga surya oleh City Power yang diperkirakan menghemat 22,5 GWh listrik per tahun (JSE, 2014). Perjalanan Johannesburg menunjukkan urutan yang masuk akal: jaminan parsial membantu kota memasuki pasar, lalu rekam jejak yang terbangun menjadi bekal bagi penerbitan berikutnya, termasuk obligasi hijau.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...