Fakta ini krusial. Sebab, dengan terbitnya keputusan menteri tersebut, status pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Karya Wijaya memiliki dasar hukum yang sah.

Mengabaikan fakta ini, lalu tetap melabeli perusahaan sebagai “tambang ilegal”, bukan saja menyesatkan publik, tetapi juga menunjukkan kegagalan verifikasi yang elementer.

Klaim Tanpa Sumber: Cacat Paling Serius dalam Pemberitaan

Masalah paling mendasar dari pemberitaan Monitor Indonesia adalah penggunaan frasa “sumber Satgas PKH” tanpa satu pun kutipan langsung, tanpa nama pejabat, tanpa pernyataan tertulis, dan tanpa rujukan dokumen resmi yang dapat diuji publik. Dalam etika jurnalistik, ini adalah cacat fatal.

Menurut pakar hukum pers, Abdul Manan, penyebutan “sumber” yang anonim hanya dibenarkan dalam kondisi sangat terbatas dan tetap harus diverifikasi silang.

Apalagi jika tuduhan yang disampaikan menyangkut dugaan kejahatan dan menyebut nama orang secara spesifik. Tanpa konfirmasi dan tanpa kutipan resmi, berita semacam itu berpotensi masuk kategori fitnah.

Kode Etik Jurnalistik Indonesia secara eksplisit mengatur bahwa setiap tuduhan harus berbasis fakta yang terverifikasi, disertai sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghadirkan hak jawab dan klarifikasi dari pihak yang dituduh.

Baca Halaman Selanjutnya..