Oleh: M. Sahrul Fikri Samson, S.IP., M.IP
(Akademisi)

Wacana pemberian diskresi kepada Alien Mus selaku Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara untuk kembali mencalonkan diri dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Tahun 2026 memunculkan tanda tanya serius mengenai arah demokrasi di internal partai berlambang beringin tersebut.

Alih-alih memperkuat mekanisme internal yang demokratis, transparan dan kompetitif, sebagaimana paradigma baru partai Golkar yang mengedapankan pembaharuan internal.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Senin, 13 April 2026

Terutama terhadap struktur kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organiasi yang membatasi kemandirian partai.

Pemberian diskresi ini justru berpotensi melanggengkan praktik dinasti politik yang selama ini menjadi kritik utama dalam dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.

Dalam konteks organisasi politik, diskresi sejatinya merupakan instrumen yang sah dan kadang perlu digunakan untuk mengatasi kebuntuan struktural atau konflik internal yang tidak ada titik terangnya.

Namun, penggunaan diskresi yang tidak proporsional dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dapat berimplikasi pada penyempitan ruang demokrasi dan memperlebar konflik internal.

Sebab diskresi yang diharapkan dapat memecahkan masalah justru lewat pendekatan yang mengedepankan demokratisasi, justru menjadi pedang yang menebas demokrasi dalam internal organsasi.

Baca Halaman Selanjutnya..