Dalam berbagai kesempatan, Bahlil menekankan pentingnya meritokrasi, regenerasi kepemimpinan, serta keterbukaan dalam tubuh partai.

Namun, diskresi yang berpotensi mengunci proses demokrasi di tingkat daerah justru mengirimkan pesan sebaliknya: bahwa konsolidasi kekuasaan lebih diutamakan daripada prinsip demokrasi internal.

Kontradiksi ini menimbulkan dilema serius bagi Golkar. Di satu sisi, partai ingin tampil sebagai kekuatan politik modern yang adaptif terhadap tuntutan demokrasi.

Di sisi lain, praktik-praktik seperti ini justru menguatkan persepsi publik bahwa partai politik masih terjebak dalam logika lama orde baru yang seringkali menyebutkan Golkar dengan sebutan partai patronase, oligarki, dan dinasti.

Dampak dari keputusan ini tidak hanya bersifat internal. Namun implikasi dari diskresi ini juga berdampak secara eksternal, dimana publik Maluku Utara akan semakin skeptis terhadap proses politik yang berlangsung.

Kepercayaan terhadap partai politik yang sudah sejak lama mengalami erosi berpotensi semakin menurun yang berujung pada krisis kepercayaan publik terhadap partai politik.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan partisipasi politik masyarakat dan membuka ruang bagi apatisme.

Baca Halaman Selanjutnya..