Dalam kasus Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Maluku Utara, memberi izin kepada Alien Mus untuk kembali mencalonkan diri dalam Musda.

Meskipun sudah menjabat selama dua periode sebagai Ketua DPD I Partai Golkar, berpotensi mengaburkan prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi roh utama dalam forum tersebut.

Nama Alien Mus tidak terlepas dari konfigurasi kekuasaan politik keluarga Mus di Maluku Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, jejaring keluarga ini telah menempati berbagai posisi strategis di tingkat daerah, baik dalam struktur pemerintahan maupun partai politik.

Fenomena ini mencerminkan pola klasik dinasti politik, di mana kekuasaan cenderung diwariskan atau dipertahankan dalam lingkaran keluarga, bukan berbasis meritokrasi. Praktik dinasti politik sendiri bukanlah hal baru dalam lanskap demokrasi Indonesia.

Namun, ketika partai politik sebagai pilar utama demokrasi justru menjadi medium reproduksi kekuasaan keluarga, maka yang terancam bukan hanya kualitas kaderisasi, tetapi juga legitimasi politik itu sendiri.

Partai politik kehilangan fungsinya sebagai arena pertarungan gagasan dan justru berubah menjadi kendaraan kekuasaan yang eksklusif.

Lebih jauh lagi, keputusan DPP ini juga tampak kontradiktif dengan semangat pembaruan yang kerap digaungkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Baca Halaman Selanjutnya..