Oleh karena itu, penting bagi DPP Partai Golkar untuk mengevaluasi kembali penggunaan diskresi dalam konteks Musda Maluku Utara.

Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jika tidak, Golkar berisiko kehilangan legitimasi moralnya sebagai partai yang mengusung demokrasi.

Musda seharusnya menjadi ruang kompetisi sehat bagi kader-kader terbaik, bukan sekadar formalitas untuk mengukuhkan kekuasaan yang sudah ada.

Jika Golkar serius dengan visi pembaruan yang diusung oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah memastikan bahwa demokrasi di tingkat internal partai berjalan secara substansial, bukan hanya sekadar procedural semata.

Pada akhirnya, masa depan Partai Golkar di Maluku Utara akan sangat ditentukan oleh keberanian partai untuk keluar dari bayang-bayang dinasti politik yang sudah melekat lama dengan partai tersebut.

Tanpa itu, setiap wacana perubahan hanya akan menjadi retorika kosong dan kering yang jauh dari realitas politik yang dialami masyarakat sebagai sebjek politik itu sendiri. (*)