Oleh: Mohtar Umasugi
(Akademisi)

Kontestasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara menghadirkan dinamika yang tampak riuh di permukaan, namun menyimpan kesunyian dalam hal transformasi.

Pertarungan antara figur petahana Alian Mus dan penantangnya Anjas Tahir sekilas mencerminkan praktik demokrasi internal yang hidup.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Senin, 13 April 2026

Namun jika dicermati lebih dalam, kontestasi ini justru memperlihatkan adanya jarak antara semangat perubahan yang digaungkan dengan realitas pembaruan yang sesungguhnya.

Dalam perspektif teori politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Robert Michels dalam Political Parties (1911) yang menyatakan, “Who says organization, says oligarchy.” Artinya, setiap organisasi cenderung jatuh ke dalam dominasi elite tertentu.

Apa yang terjadi dalam Musda ini tidak sepenuhnya keluar dari kecenderungan tersebut artinya demokrasi prosedural berjalan, tetapi substansi kekuasaan tetap berputar dalam lingkaran yang sama.

Lebih jauh, Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) menegaskan bahwa stabilitas dan kemajuan politik sangat ditentukan oleh kuatnya institusi, bukan sekadar pergantian aktor.

Dalam konteks ini, Musda yang hanya menampilkan kompetisi figur tanpa penguatan sistem organisasi berisiko menjadi rutinitas politik yang miskin arah transformasi.

Baca Halaman Selanjutnya..