Ternate, Malutpost.com - Gelombang polemik internal terus menerpa persiapan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara. Kali ini, sejumlah pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI kabupaten/kota mengembuskan isu terkait dugaan praktik transaksional bernilai ratusan juta rupiah yang melibatkan oknum tim pelaksana.

Tudingan miring tersebut dialamatkan kepada dua mantan pengurus, yakni Bahtiar Kader dan Mohdar Bailussy. Keduanya disinyalir memanfaatkan momentum pendaftaran dua bakal calon ketua umum yang mulai mengemuka, yakni Rio C. Pawane dan Ronald Reagen, demi meraup keuntungan pribadi.

Sumber internal dari lingkaran BPC mengungkapkan, dugaan skenario transaksional tersebut terindikasi dari sebuah obrolan informal antarmantan pengurus yang bocor belum lama ini.

“Informasi akurat yang kami himpun, dalam pertemuan itu diduga ada pernyataan yang mengalkulasi potensi keuntungan materiil dari biaya pendaftaran kedua kandidat yang mencapai Rp500 juta. Diduga uang pendaftaran tersebut akan mereka bagi-bagi. Tidak hanya itu, indikasi adanya aliran dana tambahan di luar biaya resmi juga sempat mencuat dalam obrolan tersebut," ujar sumber dari BPC HIPMI.

Manuver tersebut dinilai kian mulus karena Bahtiar dan Mohdar merupakan figur yang mendapat mandat langsung dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI sebagai tim caretaker HIPMI Malut.

Kondisi ini memicu kekhawatiran besar di tingkat daerah. BPC menilai intervensi yang berlebihan dari para mantan pengurus ini telah merusak marwah organisasi dan menjauhkan HIPMI dari fungsi utamanya dalam menumbuhkan iklim usaha pengusaha muda.

“Ini adalah indikasi transaksi yang mencederai nilai organisasi. Akibat ego dan dugaan permainan di tingkat atas, forum tertinggi di daerah ini harus diulang sampai tiga kali dalam satu periode kepengurusan akibat kegagalan demi kegagalan yang diproduksi," sesalnya.

Menyikapi situasi yang dinilai tidak kondusif, jajaran BPC meminta BPP HIPMI mengambil langkah tegas dengan membatalkan atau menunda pelaksanaan Musdalub. BPC khawatir, jika forum dipaksakan berjalan di bawah kendali aktor yang sama, hasil yang dilahirkan hanya akan mengulang kegagalan yang sama.

“Lebih baik agenda Musdalub ini ditinjau kembali atau ditarik penuh ke kepengurusan BPP yang baru. Kami menduga ada motif transaksional terselubung yang sengaja dimainkan untuk kepentingan pragmatis menjelang Musyawarah Nasional (Munas) mendatang," pungkas perwakilan BPC.(red/kun)