DPRD Ungkap Pinjaman Rp1 Triliun Hanya Bangun Infrastruktur di Tiga Kabupaten

IMG 20260715 WA0050
Iqbal Ruray. (Foto: malutpost.com)

Sofifi, malutpost.com -- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Iqbal Ruray, mengungkapkan bahwa usulan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi Malut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tiga kabupaten.

Hal itu disampaikan Iqbal usai rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Maluku Utara dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Selasa (14/7/2026) malam.

"Untuk infrastruktu jalan dan jembatan," kata Iqbal kepada wartawan.

Menurutnya, berdasarkan pemaparan pemerintah, pembangunan infrastruktur tersebut akan diprioritaskan di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadi bagian dari program tersebut.

"Kegiatannya itu di tiga wilayah tadi, Sula, Taliabu dan Halsel," ungkap Iqbal.

Iqbal menjelaskan, total panjang ruas jalan yang direncanakan dibangun mencapai sekitar 228 kilometer, sedangkan pembangunan jembatan mencapai sekitar 1.001 meter.

Ia menegaskan, pembiayaan melalui pinjaman Rp1 triliun hanya difokuskan pada proyek infrastruktur di tiga daerah tersebut.

Sementara pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota lainnya tetap akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian, Iqbal mengingatkan bahwa pinjaman tersebut akan menambah beban utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara sehingga DPRD harus mempertimbangkannya secara matang sebelum memberikan persetujuan.

"Pinjaman pemerintah ini akan menambah utang daerah yang sangat besar. Makanya kita harus pikir baik-baik," tegasnya.

Ia mengaku, sejak pembahasan pinjaman bergulir, DPRD menerima banyak masukan dari masyarakat yang meminta agar usulan pinjaman tersebut ditolak.

Iqbal menambahkan, pembahasan masih akan berlanjut. Jika seluruh tahapan telah disepakati, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dijadwalkan memaparkan langsung pinjaman tersebut pada 16 Juli 2026.

"Kalau sudah oke, karena Ibu Gubernur yang harus presentasi dan menandatangani," pungkasnya. (nar) 

Komentar

Loading...