Selaras dengan RPJMD Halmahera Selatan 2025–2029

Pada tingkat kabupaten, keselarasan itu menjadi semakin langsung. Dokumen daerah menempatkan agromaritim sebagai basis pembangunan Halmahera Selatan, sementara Raperda Agromaritim dalam PERAHU SARUMA secara eksplisit merujuk RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025–2029 yang di tetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2025 sebagai salah satu dasar perencanaan.

Arah pembangunan daerah menuju Halmahera Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis agromaritim membutuhkan regulasi yang mampu menghubungkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pengolahan, perdagangan, distribusi, jasa pendukung, UMKM, kemitraan, standardisasi mutu, dan pasar.

PERAHU SARUMA mencoba mengisi ruang itu dari hulu: memastikan regulasi yang disiapkan memang lahir dari kebutuhan pembangunan dan bukan sekadar kebutuhan administratif.

Keselarasan ini juga tampak pada riset hilirisasi 2025 yang menyebut bahwa peta jalan 2025–2029 diharapkan mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola sebagaimana diarahkan RPJMD.

Transformasi ekonomi didorong melalui diversifikasi, hilirisasi produk lokal, produktivitas, digitalisasi logistik, dan perluasan akses pasar. Itu adalah bahasa yang sama dengan arah besar PERAHU SARUMA.

Dari Regulasi ke Hilirisasi, dari Hilirisasi ke Kesejahteraan

Jika seluruh komponen ini diletakkan dalam satu gambar besar, maka logikanya menjadi jelas. Kajian menjawab apa yang kita miliki. RPJMN dan RPJMD menjawab ke mana kita bergerak. Hilirisasi menjawab bagaimana nilai tambah diciptakan.

Hub kemaritiman menjawab bagaimana produk bergerak. Perumda Prima Niaga menjawab siapa yang dapat mengonsolidasikan rantai nilai. PERAHU SARUMA menjawab regulasi apa yang harus disiapkan agar semuanya berjalan dengan tertib, legal, terukur, dan berkelanjutan.

Baca Halaman Selanjuntya..