Sofifi, malutpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) belum menyetujui usulan pinjaman sebesar Rp500 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian oleh fraksi-fraksi DPRD, dengan mempertimbangkan konsekuensi terhadap kondisi keuangan daerah serta kemampuan pemerintah dalam mengembalikan pinjaman.

“Informasi DPRD Malut telah menyetujui pinjaman Rp500 miliar itu mungkin keliru. Karena sampai saat ini, fraksi masih dalam tahap mendiskusikan dan menimbang segala konsekuensi. Kita belum memutuskan sama sekali,” kata anggota DPRD Malut dari Fraksi Gerindra, Nazlatan Ukhra Kasuba, Jumat (23/10/2026).

Nazla menegaskan, Fraksi Gerindra tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait kebijakan pembiayaan dengan nilai besar tersebut. Menurutnya, proposal pinjaman Pemprov perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait manfaat pembangunan dan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal daerah.

Ia mengakui, pinjaman daerah dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada perencanaan yang terukur, termasuk kejelasan penggunaan anggaran, potensi peningkatan pendapatan daerah, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran pada masa mendatang.

“Kita melihat ada sisi positifnya untuk percepatan, tetapi kita mempertanyakan bagaimana dampaknya di kemudian hari. Apakah itu akan meningkatkan pendapatan dan membuat kita mampu membayar utang kembali, atau percepatan ini arahnya ke mana,” jelasnya.

Menurut Nazla, percepatan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dilaksanakan. Setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru terhadap kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, pemerintah perlu menghitung secara matang konsekuensi pinjaman Rp500 miliar tersebut. Pemprov juga harus menjelaskan secara terperinci sektor yang akan dibiayai, manfaat ekonomi yang diharapkan, serta kontribusi pinjaman terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Politisi perempuan itu mengingatkan, kebijakan pinjaman tanpa perencanaan dan perhitungan yang tepat berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Sebaliknya, jika dikelola secara hati-hati dan diarahkan pada sektor produktif, pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, Fraksi Gerindra mendorong Pemprov Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota agar lebih proaktif memanfaatkan berbagai program dan peluang anggaran dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar program pembangunan nasional dapat diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Maluku Utara,” ujarnya.

Nazla menyebut sejumlah program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Jembatan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta bantuan bagi koperasi.

Menurutnya, program-program tersebut perlu diidentifikasi secara cermat agar pemerintah daerah dapat mengajukan kebutuhan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

“Pemprov Maluku Utara tak boleh menunggu alokasi anggaran, tetapi harus aktif menyiapkan perencanaan, persyaratan administrasi, serta usulan program yang dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya. (one)