Oleh: Asep Gunawan
(Penulis adalah ASN Kabupaten Kepulauan Sula)

“Maluku Utara adalah provinsi dengan karakteristik kepulauan, tapi RPJMD-nya sering disusun seperti untuk daerah daratan. RTRW-nya sudah ada, tapi seolah hanya jadi dokumen teknis yang tak pernah dipakai untuk menentukan arah program. Akibatnya, pembangunan sering meleset dari kebutuhan nyata. Karena ketika dua dokumen penting tak saling bicara, pembangunan pun berjalan sendiri-sendiri.” - Penulis

Saat Dua Dokumen Tak lagi Saling Menyapa

Dua dokumen strategis pembangunan daerah, RTRW dan RPJMD, ibarat dua sahabat yang seharusnya saling mendukung dalam merancang masa depan.

Tapi di banyak daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, keduanya justru seperti berjalan sendiri-sendiri.

Padahal, ketika tata ruang dan rencana pembangunan tak saling bicara, maka yang sering diam adalah rakyat yang menunggu kehadiran pembangunan di pulau-pulau kecil, jauh dari pusat.

Sebagai bagian dari masyarakat kepulauan, saya ingin menyuarakan satu hal sederhana namun krusial: sudah waktunya RPJMD Provinsi Maluku Utara, bersama penyusunan RPJMD 10 kabupaten/kota lainnya, benar-benar mencerminkan watak wilayah ini sebagai provinsi kepulauan.

Karena selama ini, pembangunan masih terlalu berpijak pada logika darat, padahal lebih dari 76% wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 901 pulaunya tersebar luas dengan tantangan yang berbeda-beda.

Baca Halaman Selanjutnya..