Sayangnya hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, karena hingga kini Proyek Strategis Nasional tersebut tidak diketahui lagi kejelasannya.

Ada yang “lempar batu sembunyi tangan, adapula yang mencuci tangan terkait gagalnya pembangunan jalan lingkar Obi saat ini.

Jalur koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten serta pihak Perusahaan untuk memenuhi syarat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang termasuk dalam kawasan IUP Perusahaan tak kunjung mencapai titik terang.

Sampai tahap ini, saya perlu menaruh hipotesis bahwa pihak terkait tidak ikhlas dan tidak sepenuh hati untuk membangun jalan lingkar pulau Obi.

Selain semrawut pembangunan infrastruktur yang sangat terasa, dugaan kerusakan lingkungan yang di teliti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di pesisir pantai Kawasi akibat Gurita bisnis industri ekstraktif Nikel masih menjadi polemik hingga kini.

Belum lagi konflik Agraria beberapa bulan lalu oleh pemilik lahan dan perusahan serta relokasi Desa Kawasi yang sampai saat ini belum mencapai kesepakatan bersama.

Bagai De Javu, Nailul Huda, seorang ekonom dari Celios, dalam riset yang dilakukan bersama Greenpeace, menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir di desa-desa sekitar tambang dan hal demikian hampir sama persis dengan daerah-daerah lain yang memiliki perusahaan pertambangan.

Riset ini juga menyoroti sulitnya akses layanan kesehatan di wilayah-wilayah tambang, serta rendahnya diversifikasi ekonomi di desa-desa yang bergantung pada pertambangan.

Baca Halaman Selanjutnya..