Sofifi, malutpost.com -- Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, mengatakan bahwa Polri sebagai bagian integral dari unsur pemerintahan punya tanggung jawab besar.

Polri tidak hanya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga mengawal dan memastikan suksesnya pembangunan nasional di daerah.

Hal itu disampaikan, Stephen saat Launching kontrak payung konstruksi Jalan Lapen dan 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berlangsung di Payahe, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rabu (6/5/2026).

Stephen mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah progresif pemerintah provinsi Maluku Utara dalam mempercepat penyediaan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Kami telah menyiagakan tim pendampingan hukum untuk bersinergi dalam mengawal pelaksanaan proyek ini. Ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai koridor hukum, mencegah terjadinya penyimpangan serta menjamin transparansi dan akuntabilitas," tegas Stephen.

Polri sambung Stephen, juga memberikan jaminan keamanan investasi dan pembangunan.

"Melalui kegiatan launching ini, kami menegaskan bahwa Polri hadir untuk menjamin keamanan di lapangan. Infrastruktur jalan yang baik untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang pada akhirnya turut mendukung stabilitas keamanan serta mobilitas ekonomi masyarakat," tuturnya.

Polri sangat mendukung penanganan RTLH menuju hunian yang layak karena merupakan pondasi terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan kondusif, sekaligus sehingga secara tidak langsung dapat menekan potensi kerawanan sosial.

Pada momentum ini, Stephen mengajak para penyedia jasa konstruksi dan mitra kerja untuk bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi integritas dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan tim pendampingan yang disiapkan apabila ada kendala di lapangan.

“Kami berharap pembangunan jalan Lapen dan perbaikan rumah warga ini dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Maluku Utara," ujarnya.

Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengawal pembangunan ini berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

"Semoga setiap tahapan pembangunan yang kita mulai hari ini senantiasa mendapat perlindungan dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (one)