Yang kita tuntut mungkin jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: agar kekayaan yang lahir dari tanah kita ikut menghadirkan kesejahteraan bagi kita; agar keputusan tentang masa depan daerah tidak seluruhnya ditentukan dari kejauhan; dan agar menjadi bagian dari Indonesia tidak berarti harus selalu menjadi pihak yang menerima keputusan.

Maka, wacana federalisme Maluku Utara jangan kita bunuh sebelum ia diperdebatkan.
Biarkan ia bertanding di arena gagasan. Jika ternyata ia kalah oleh argumentasi konstitusional, politik, ekonomi, dan pengalaman negara-negara lain, biarkan ia kalah secara terhormat.

Tetapi jika setelah perdebatan yang jujur kita menemukan bahwa federalisme bukan jawabannya, sementara ketidakadilan pusat-daerah ternyata tetap nyata, maka pekerjaan kita belum selesai.

Justru di situlah pertandingan yang sesungguhnya dimulai: bukan pertandingan antara federalisme dan NKRI, melainkan pertandingan antara ketidakadilan dan cita-cita Indonesia yang berkeadilan.
Dan bagi Maluku Utara, inilah pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab.(*)