Sekali lagi. Kita tidak boleh mengganti sentralisme nasional dengan oligarki lokal. Karena itu, perjuangan Maluku Utara seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan "berapa persen kewenangan harus diberikan kepada daerah?"
Pertanyaan yang lebih fundamental ialah: siapa yang mengendalikan kewenangan itu dan untuk siapa kewenangan tersebut digunakan?

Jalan tengah: dari federalisme menuju desentralisasi asimetris
Menurut saya, ada ruang yang jauh lebih realistis dan produktif untuk diperjuangkan Maluku Utara: desentralisasi asimetris yang substantif.

Indonesia sebenarnya sudah mengenal gagasan bahwa tidak semua daerah harus diperlakukan dengan formula yang persis sama. Aceh, Papua, dan Yogyakarta, misalnya, memiliki pengaturan kekhususan dengan latar belakang historis dan politik masing-masing.

Karena itu, Maluku Utara dapat mengembangkan argumentasi politik dan akademik untuk memperoleh desain kewenangan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah kepulauan, sejarah, budaya, posisi strategis, dan kontribusi ekonominya.

Bukan federalisme dalam arti mengubah bingkai NKRI.
Melainkan otonomi yang lebih bermakna di dalam bingkai NKRI.
Di titik ini, wacana federalisme justru dapat menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan kembali desain hubungan pusat-daerah.

Maluku Utara tidak perlu memilih antara "diam dalam NKRI" atau "menjadi negara federal". Pilihan politik tidak sesederhana itu. Ada ruang ketiga: tetap dalam NKRI, tetapi menuntut hubungan pusat-daerah yang lebih adil.

Saatnya menyusun "kontrak baru" pusat dan daerah
Problem terbesar Maluku Utara sesungguhnya bukan apakah federalisme akan diterapkan.
Problemnya adalah apakah hubungan antara Maluku Utara dan pemerintah pusat (jakarta) masih dapat dibangun atas dasar keadilan, kepercayaan, dan kesetaraan politik.

Jika daerah kaya sumber daya alam merasa miskin secara fiskal dan politik, ada masalah. Jika masyarakat melihat tanah dan kekayaan alamnya keluar tetapi kesejahteraan tidak kembali secara proporsional, ada masalah.

Baca Halaman Selanjuntya..