Apakah pembagian kewenangan sudah adil?
Apakah daerah penghasil mendapatkan manfaat yang proporsional?

Apakah kebijakan sumber daya alam memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal?
Apakah pembangunan infrastruktur mengikuti kebutuhan geografis kepulauan?

Atau justru apakah desain fiskal benar-benar memberikan kemampuan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang memadai, maka kita tidak seharusnya sibuk mematikan kata "federalisme". Kita seharusnya justru harus menyelesaikan persoalan yang membuat kata tersebut memperoleh daya tarik.

Tapi! Jangan mengganti sentralisme dengan oligarki lokal. Namun, kritik terhadap pemerintah pusat juga tidak boleh membuat kita romantis terhadap federalisme. Kemudian..

Ada pertanyaan yang jauh lebih sulit: apakah daerah otomatis menjadi lebih adil ketika memperoleh kewenangan lebih besar?

Jawabannya: tidak.
Desentralisasi tidak otomatis melahirkan demokrasi. Federalisme juga tidak otomatis melahirkan kesejahteraan.

Kekuasaan yang dipindahkan dari Jakarta ke daerah (maluku utara) dapat saja hanya berpindah dari satu elite ke elite lainnya.

Jika pengelolaan sumber daya alam tetap dikuasai segelintir orang, jika birokrasi tidak reformis, jika politik lokal dikuasai oligarki, jika masyarakat adat dan komunitas lokal tidak mendapatkan posisi yang layak, maka memperbesar kewenangan daerah dapat menghasilkan problem baru dari prablem saat ini.

Baca Halaman Selanjuntya..