Tetapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai sejarah digunakan secara romantik untuk membenarkan desain ketatanegaraan masa kini.

Kesultanan pada masa lampau tidak dapat begitu saja disejajarkan dengan negara bagian dalam federasi modern. Struktur kekuasaan, hukum, ekonomi, hubungan internasional, dan konsep kewarganegaraan pada masa itu sangat berbeda dengan negara demokrasi konstitusional dewasa ini.

Sejarah berguna bukan untuk mengatakan bahwa "dulu kita federal, maka sekarang kita harus federal". Tapi! Sejarah berguna untuk mengingatkan bahwa Maluku Utara mempunyai tradisi politik yang plural, berlapis, dan tidak selalu identik dengan model kekuasaan yang sepenuhnya tersentralisasi. Itu saja sudah cukup penting.

Mengapa federalisme muncul sekarang?
Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa wacana ini muncul kembali pada tahun 2026?

Jawabannya kemungkinan (dugaan) bukan semata-mata karena masyarakat Maluku Utara tiba-tiba tertarik pada teori federalisme. Lebih masuk akal jika federalisme dibaca sebagai bahasa politik untuk mengartikulasikan ketidakpuasan pemerintahan.

Ketika kita merasa sumber daya daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima, ketika kewenangan pemerintah daerah dianggap terlalu terbatas, ketika pusat dipersepsikan lebih dominan dalam menentukan arah pembangunan daerah, maka seharusnya kita mencari kosakata politik untuk menjelaskan kegelisahan tersebut.

Federalisme kemudian menjadi salah satu kosakata itu.
Dengan kata lain, yang sedang dipersoalkan mungkin bukan bentuk negara, melainkan ketimpangan relasi kekuasaan. Jika demikian, membantah federalisme tanpa memperbaiki ketimpangan tersebut sama saja dengan mengobati demam tanpa menyentuh penyakitnya.

Kita dapat mengatakan bahwa federalisme tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (5) tentang prinsip yang ada di Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945. Itu dibenarkan dalam kerangka konstitusi Indonesia sekarang. Namun, mengatakan itu saja tidak cukup.

Baca Halaman Selanjuntya..