Tapi, yang perlu dicatat, tidak dibenarkan perlakuan tidak adil kepada daerah seperti sekarang dengan dalih kepentingan nasional;

(v) federalisme tidak otomatis menghasilkan keadilan – keadilan tidak selalu berjalan beriringan dengan bentuk negara. Tidak hanya negara unitaris, negera federal pun bisa tidak adil.

Menguji Federalisme

Sebelum lanjut, tengok dulu cangkir kopi Anda, apakah isinya sudah mulai tandas? Kalau sudah kosong atau hampir habis, silahkan seduh dulu kopinya, baru setelah itu kita lanjut mengunyah bahasan ini sama-sama.

Begitu melihat lebih kurang federalisme, Anda mungkin mulai ragu. Cocok tidak system ini diterapkan di Maluku Utara? Saya tidak akan membuat mudah jawabannya seperti “ya” atau “tidak”.

Saya ingin mengajak Anda untuk mengujinya melalui beberapa parameter objektif, apakah Maluku Utara memang pas dengan system ini.

(i) parameter kekayaan SDA – Maluku Utara memiliki SDA yang melimpah, pertanyaannya apakah struktur fiskal dengan system sekarang memberikan dampak ekonomi yang proposional bagi daerah? atau kita hanya menanggung beban eksplorasi pertambangan dengan menyaksikan rusaknya alam, tapi tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima daerah;

(ii) parameter kondisi geografi – Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang laut lebih luas dari daratan. Hal ini berdampak pada biaya pelayanan publik dan konektivtias yang berbeda dengan wilayah daratan;

(iii) parameter fiscal capacity – apakah daerah memiliki kemampuan membiayai kewenangan yang diberikan? Sepertinya tidak, Pemerintah Maluku Utara harus berutang untuk melaksanakan program pembangunan, padahal hasil eksplorasi SDA sangat melimpah;

Baca Halaman Selanjutnya..