Apalagi saat Soeharto menjadi presiden, negara kesatuan menjadi harga mati. Unitaris oleh negara diidentikkan dengan stablitas nasional. Akibatnya, NKRI memaksa keseragaman dalam perbedaan yang sunnatullah, yang itu berarti stabilitas dan membutuhkan kontrol sentralisasi.

Sentralisasi menghasilkan persoalan lain. Pusat terlalu dominan, daerah kehilangan ruang mengurusi dirinya, Dampaknya fatal, ketimpangan pembangunan yang top down, kemudian berujung pada ketidakpuasan daerah. Dari sini, kekecawaan yang lama dipendam tumpah, saat reformasi federalisme kembali menemukan momentumnya.

Salah satu agenda utama reformasi adalah restrukturisasi hubungan pusat-daerah. Kaitannya dengan hubungan pusat daerah ini, polarisasi terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok federal, unitaris dan otonomi luas.

Saya membuka beberapa kitab, melacak berbagai dokumen, mengidentifikasi pembelahan para tokoh. Saya mendapati, di kubu federal pentolannya hebat-hebat, ada Amin Rais, Adnan Buyung Nasution, Romo Mangunwijaya, Sri Soemantri, Ismail Sunni dan beberapa tokoh lain. Mereka ingin daerah punya kuasa penuh.

Kubu sebelah tidak tinggal diam, paten juga para tokoh unitaris. Misalnya Megawati Soekarno Putri, Akbar Tandjung, Jacob Elfinus Sahetapy, Harun Kamil dan berbagai tokoh lainnya. Bagi mereka, negara kesatuan adalah harga mati. Lalu siapa yang menengahi?

Lahirlah kelompok jalan tengah melalui konsep otonomi luas, yaitu para tokoh yang tidak kalah beken seperti Ryaas Rsayid, B.J. Habibie, Dojhermansyah Djohan, Affan Gafar, Andi Mallarangeng, Gus Dur juga tentunya dan bererapa tokoh lainnya.

Dalam dialektika para tokoh itu, konsep unitaris dengan pemberlakuan otonomi luas menjadi jalan tengah antar dua kelompok federalisme dan unitarisme.

Baca Halaman Selanjutnya..