Memahami Federalisme

Pertanyaannya, setelah otonomi daerah diberlakukan lebih dari tiga dekade, mengapa ketika kita berbicara tentang utang daerah, kekayaan SDA dan keterbatasan fiskal, gagasan federalisme kembali muncul?

Apakah masalah kita sebenarnya terletak pada bentuk negara, atau pada cara kekuasaan dan sumber daya dibagi antara pusat dan daerah?

Saya melihat federalisme bukan gagasan politik anti NKRI, apalagi sebatas nostalgia masa lalu, tapi sebuah cara mengorganisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Apa sih sebenarnya federalisme itu? K.C. Wheare mendefenisikan federalisme sebagai pembagian kekuasaan antara federal dan pemerintah negara bagian yang dijamin konstitusi. Sementara itu, William H. Riker bilang federalisme sebagai pengaturan politik yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan unit-unit konstituen.

Pelajaran apa yang bisa diambil dari batasan federalisme? Banyak dari kita salah kaprah, apalagi status quo. Ada simplifikasi, kalau menerapkan federalisme, pemerintah pusat atau negara bakal bubar jalan, daerah-daerah otomatis merdeka jadi negara sendiri. Tidak –bukan begitu maksudnya.

Federalisme justru instrument pembagian kekuasaan yang adil. Kuncinya pada teori Daniel J. Elazar, self rule dan shared rule. Intinya, federalisme bukan pemisahan antara pusat dan daerah, tapi sebagai keseimbangan antara kemampuan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (self rule) dan keterlibatannya dalam mengatur kepentingan bersama dalam suatu negara (shared rule). Adil, kan?

Kesimpulannya jelas, propaganda lama yang menuding federalisme sebagai gerakan makar atau perlawanan terhadap negara harus ditinggalkan. Federalisme bukan berarti daerah melawan pusat apalagi sampai mau memisahkan diri – tidak.

Tapi, dalam federalisme daerah memiliki ruang untuk mengurus dirinya (self rule) sekaligus memiliki suara dalam menentukan bagaimana negara dikelola (shared rule).

Baca Halaman Selanjutnya..