Masa Depan Pohon Pala di Tengah Lajuhnya Infestasi Pertambangan

[Lahan & Lingkungan Halmahera Tengah]
─────────────────────────────────────────────────────────
Catatan WALHI >60% Daratan Halteng (142.900+ Ha) Dibebani IUP
Alih Fungsi Kebun & Sawah -> Area Tambang & Kost-kostan
Wilayah Terdampak Desa Lelilef, Woejerana, Woe Kobe, Kulo Jaya
Titik Terparah Kawasan Industri IWIP (Weda Utara & Weda Tengah)
─────────────────────────────────────────────────────────
Konflik tumpang tindih lahan antara kawasan pertambangan dan ruang hidup rakyat telah menggusur ribuan hektare kebun warga dan hutan adat. WALHI Maluku Utara mencatat bahwa lebih dari 60% wilayah daratan Halmahera Tengah (lebih dari 142.900 hektare) telah dibebani Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Lahan produktif di Desa Lelilef, Woejerana, Woe Kobe, hingga Kulo Jaya telah beralih fungsi menjadi area konsesi serta fasilitas pendukung pertambangan.
Dampak paling parah terjadi di lingkaran proyek pertambangan, seperti kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kecamatan Weda Utara dan Weda Tengah. Inilah wujud "kemajuan" yang sering digembar-gemborkan: pemerintah mendapat angka-angka pertumbuhan, sementara rakyat menanggung kerusakan.
Pemerintah berargumen bahwa kemajuan butuh pengorbanan. Namun, ketika petani kehilangan tanah, kita harus berani menyatakan bahwa pengerukan lahan tersebut adalah pengrusakan, dan lumpur di sungai bukanlah sedimentasi alami, melainkan pembunuhan ekosistem.
Nilai Nyata Pohon Pala vs Ancamannya
Pala bukan sekadar pohon biasa; ia adalah identitas dan sumber gizi serta ekonomi berkelanjutan. Biji pala memiliki kandungan dan nilai manfaat yang amat tinggi:
- Kandungan Minyak: Terdiri dari 30–40% minyak (minyak atsiri dan minyak lemak).
- Nilai Gizi (per biji kering): Mengandung $\approx 518$ kalori, 40 g karbohidrat, 36 g lemak, 8 g protein, 120 mg kalsium, 240 mg fosfor, dan 5 mg zat besi.
Kualitas dan khasiat inilah yang dulu membuat bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudera hingga ke Maluku Utara. Namun, alih-alih merawat keunggulan alami ini, pemerintah justru membiarkannya digantikan oleh industri ekstraktif yang meninggalkan dampak berupa pencemaran air, banjir, serta konflik sosial yang berkepanjangan.
Baca Halaman Selanjutnya..




Komentar