Akibatnya, lawan politik tidak lagi dipandang sebagai rival yang sah dalam berdemokrasi, melainkan sebagai musuh eksistensial yang harus disingkirkan dari panggung kekuasaan atau bahkan dikriminalisasi.

Di sisi lain, bagi mereka yang tidak bisa disingkirkan, penguasa menggunakan strategi kooptasi yang sangat masif. Demokrasi membutuhkan oposisi yang kuat untuk melakukan checks and balances.

Namun, pasca-pemilu, kita melihat fenomena di mana hampir seluruh partai politik ditarik masuk ke dalam gerbong koalisi pemerintahan yang gemuk.

Dengan menyisakan sangat sedikit atau bahkan tanpa oposisi sama sekali di parlemen (DPR), fungsi pengawasan legislatif praktis mati suri. Kebijakan-kebijakan krusial dan undang-undang yang berdampak luas pada hajat hidup orang banyak, seperti UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang memicu gelombang protes besar dari buruh dan mahasiswa, disahkan dengan sangat cepat tanpa perdebatan yang berarti di parlemen.

Ini adalah bentuk "kartelisasi politik," di mana para elite partai bersekongkol membagi-bagi kue kekuasaan dan melupakan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat.

Batasan Teori Barat dalam Realitas Oligarki Indonesia

Tentu saja, kita tidak bisa menelan bulat-bulat analisis Levitsky dan Ziblatt tanpa penyesuaian konteks lokal. Ditulis dengan perspektif Barat yang sangat berfokus pada institusi formal dan sistem kepartaian di Amerika Serikat atau Eropa, analisis mereka terkadang kurang sensitif terhadap kekuatan bayangan (shadow power) yang sangat dominan dalam lanskap politik pasca-kolonial seperti Indonesia.

Di tanah air, ancaman terbesar bagi demokrasi sering kali bukan sekadar politisi individual yang haus kekuasaan, melainkan cengkeraman kartel oligarki ekonomi yang sangat masif.

Para taipan bisnis dan pemilik modal raksasa mengontrol jalannya politik dengan mendanai kampanye para kandidat, menguasai media-media penyiaran besar untuk mengontrol narasi publik, serta mendikte kebijakan sumber daya alam demi keuntungan bisnis mereka sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..