Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) memproyeksikan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp3,5 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp714 miliar atau 25,5 persen dibandingkan APBD 2026 yang berada di kisaran Rp2,8 triliun.

Hal ini disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda. Ia mengungkapkan, kenaikan pendapatan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp1,8 triliun, atau meningkat sekitar Rp635 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia mnyebut peningkatan kapasitas fiskal tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah agenda pembangunan yang dinilai strategis bagi masyarakat.

Untuk itu, Pemprov Malut telah menetapkan empat prioritas utama dalam arah kebijakan APBD tahun 2027.

“Yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan konektivitas jalan dan jembatan, penguatan kawasan ekonomi dan hilirisasi, serta reformasi birokrasi,” kata Sherly, Selasa (22/9/2026).

Di sisi belanja, kata Sherly, belanja daerah diproyeksikan menyentuh angka sekitar Rp4 triliun. Kondisi tersebut menciptakan ruang defisit sekitar Rp500 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah.

Sherly menegaskan, peningkatan kapasitas fiskal harus diikuti dengan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara.

Ia menyebut percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci pemerataan ekonomi, terutama bagi wilayah yang selama puluhan tahun masih menghadapi keterbatasan akses jalan dan konektivitas antardaerah.

“Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci pemerataan ekonomi, terutama di wilayah yang selama puluhan tahun belum memiliki akses jalan memadai,” ujarnya.

Sherly optimistis kesepakatan KUA-PPAS bersama DPRD Maluku Utara dapat menjadi landasan dalam penyusunan APBD 2027 yang sehat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami percaya setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

Karena itu, Sherly berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus terjaga dalam pembahasan hingga penetapan APBD 2027. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menegaskan arah pembangunan tersebut akan sejalan dengan visi daerah yakni Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan. (nar)