Oleh: Asep Gunawan
(Penulis adalah ASN Kabupaten Kepulauan Sula)

“Kalau daratan bisa ditembus dengan jalan, maka laut harus dilayari dengan kesabaran. Dan rencana pembangunan, seharusnya tahu cara membaca gelombang.” - Penulis.

Momen Baru, Tanggung Jawab Lama yang Belum Tuntas

Pelantikan Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025 adalah bukan hanya seremoni kekuasaan. Ia adalah momen simbolik sekaligus strategis yang menandai awal penyusunan dokumen pembangunan terpenting: RPJMD 2025-2029.

Di balik formalitas pelantikan itu, tersembunyi ekspektasi besar: akankah arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar berubah arah? Pertanyaan ini mengemuka bukan tanpa sebab.

Selama dua dekade terakhir, Maluku Utara telah berdiri sebagai “provinsi kepulauan”, namun narasi pembangunan masih terlalu banyak ditulis dari sudut pandang daratan.

Kita masih membaca laut sebagai pemisah, bukan penghubung. Kita masih menyusun program seolah semua wilayah bisa ditempuh dengan kendaraan, bukan dengan perahu kecil yang harus menantang cuaca dan arus pasang.

Dan pada titik ini, pertanyaan sederhana tapi mendalam perlu dilontarkan: apakah RPJMD kita sudah pernah benar-benar ditulis dari gelombang kehidupan masyarakat kepulauan?

Kita Menyebut Diri 'Kepulauan', Tapi Berpikir Seperti Daratan

Dengan 395 pulau dan 80% wilayah berupa perairan, mustahil bagi Maluku Utara membangun tanpa memahami logika maritim. Tapi justru di situlah masalahnya: terlalu sering, kita menyusun RPJMD dengan pendekatan “copy-paste”.

Baca Halaman Selanjutnya..