Indikator generik, narasi birokratis, dan rumusan program yang hanya mengandalkan agregat data provinsi membuat wilayah-wilayah kecil terpinggirkan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

Coba tengok satu contoh sederhana: akses terhadap layanan kesehatan. Di banyak pulau kecil, warga harus menyeberang berjam-jam, bahkan menunggu cuaca cerah hanya untuk mendapatkan perawatan dasar.

Tapi angka statistik menyebut bahwa “akses kesehatan sudah meningkat.” Pertanyaannya: meningkat bagi siapa? Di mana?

Paradoks ini bukan hanya soal data, tapi soal cara pandang. Ketika kita membayangkan pembangunan hanya terjadi di sekitar pusat kota kabupaten, maka kita telah menafikan realitas geografis dan sosial masyarakat yang hidup dalam lanskap laut.

RPJMD: Bukan Sekadar Dokumen Formalitas

Dalam praktiknya, penyusunan RPJMD kerap menjadi pekerjaan administrasi. Tekanan waktu enam bulan pasca pelantikan kepala daerah membuat proses penyusunan menjadi serba buru-buru.

Partisipasi masyarakat dijalankan sekadarnya, akademisi lokal diundang hanya untuk formalitas, dan pelaku usaha tak diberi ruang untuk menyuarakan aspirasi sektoral.

Yang lebih mencemaskan: isi dokumen sering kali tidak berubah banyak dari periode sebelumnya. Ganti kepala daerah, ganti nama visi. Tapi struktur isi dan indikator tetap itu-itu saja.

Baca Halaman Selanjutnya..