Pemprov Maluku Utara dapat Opini WDP, BPK: Belanja Melebihi Anggaran Perubahan Sofifi, malutpost.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara harus menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas Laporan Keuangan… 4 Juni 2025, 20:21 Maluku Utara
Pemda Halmahera Selatan Raih WTP ke 11, Perjalanan Dinas dan Belanja Modal jadi Catatan 28 Mei 2025, 19:04 Halmahera Selatan
Pemkot Ternate Jadi yang Pertama Sampaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 ke BPK 21 Maret 2025, 10:13 Ternate
Inspektorat Maluku Utara Minta OPD Proaktif Sampaikan Laporan Sebelum Pemeriksaan BPK 21 Januari 2025, 23:16 Maluku Utara