Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut).

Pemkot Ternate menjadi pemerintah daerah di Maluku Utara yang paling pertama menyerahkan LKPD ke BPK tahun ini. Bahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Laporan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Jumat (21/3/2025) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Malut.

Rizal dalam sambutannya mengatakan, penyerahan LKPD ke BPK merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah selaku entitas pelaporan termasuk Pemkot Ternate dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami bersyukur bahwa penyerahan LKPD ini dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diamanatkan pada pasal 56 ayat (3) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara," kata Rizal.

Rizal menyebut, laporan keuangan Pemkot Ternate tahun anggaran 2024 unaudited yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional (LO) laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK) telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

"Laporan keuangan pemerintah Kota Ternate tahun 2024 unaudited juga telah melalui proses reviu inspektorat Kota Ternate selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)."

"Untuk itu kami meyakini bahwa laporan keuangan yang kami serahkan merupakan upaya optimal yang telah kami lakukan untuk menghindari salah saji yang material dalam penyajian setiap akun pada laporan keuangan tahun 2024 unaudited," ujarnya.

Meski demikian sambung Rizal, Pemkot Ternate menyadari bahwa laporan keuangan tahun 2024 unaudited ini masih jauh dari kesempurnaan.

"Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari BPK melalui tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan terperinci atas LKPD Pemerintah Kota Ternate tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan unaudited yang telah kami serahkan," tutur Rizal.

"Sekaligus dapat mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) yang ke-11 kali secara berturut-turut," harapnya.

Atas nama Pemkot Ternate, Rizal menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksaan pendahuluan LKPD 2024 yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan pada saat melakukan pemeriksaan pendahuluan, sehingga memungkinkan Pemkot Ternate untuk menyempurnakan atau memperbaiki laporan keuangan ini agar penyajiannya lebih berkualitas.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kepala BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara dan seluruh jajarannya atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini," tandas Rizal. (fan)