Dalam pengertian ekonomi-politik yang lebih luas, kebocoran dapat merujuk pada nilai ekonomi yang tercipta di suatu wilayah tetapi tidak sepenuhnya dikonversikan menjadi kapasitas fiskal dan kesejahteraan wilayah tersebut.

Pada tahun 2025, alokasi DBH untuk Provinsi Maluku Utara mencapai Rp683,28 miliar, di dalamnya DBH SDA sebesar Rp506,93 miliar dan DBH pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp497,04 miliar. Pada tahun yang sama, Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh alokasi DBH minerba sekitar Rp593,82 miliar.

Angka tersebut tidak boleh langsung disebut sebagai bukti adanya penggelapan pajak atau "uang yang hilang". Itu kesimpulan yang terlalu jauh.

Tetapi angka tersebut menunjukkan sebuah ketegangan struktural: nilai ekonomi yang sangat besar dari pertambangan dan pengolahan tidak identik dengan besarnya penerimaan yang secara langsung menjadi ruang fiskal pemerintah daerah.

Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya "berapa besar tambang menghasilkan uang", tetapi berapa besar nilai yang dapat dikendalikan dan didistribusikan kembali oleh masyarakat melalui institusi publik.

Lebih jauh, nasionalisasi tanpa redistribusi hanya berisiko memindahkan rente dari satu kelompok kapital ke kelompok kapital lainnya. Oleh karena nya wacana nasionalisasi tambang di Maluku Utara sebaiknya ditempatkan sebagai kemungkinan Counter-Dispossession, bukan sebagai tujuan akhir.

Jika Accumulation by Dispossession menjelaskan bagaimana sumber daya dan nilai dapat dipindahkan menuju pusat-pusat akumulasi kapital, maka nasionalisasi dapat dirancang sebagai mekanisme untuk mengembalikan kontrol atas aset strategis kepada institusi publik.

Agar benar-benar menjadi Counter-Dispossession, sedikitnya terdapat lima perubahan struktural.
Pertama, nasionalisasi kepemilikan. Negara mengambil posisi sebagai pemilik atau pengendali utama aset strategis pertambangan, bukan sekadar regulator.

Baca Halaman Selanjutnya..