Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan terkait siapa pemilik modal, siapa penerima keuntungan, dan seberapa besar nilai yang kembali kepada Masyarakat.

Sejak tahun 2025, data PDRB menunjukkan nilai sektor pertambangan dan penggalian sekitar Rp27,84 triliun, dengan hampir seluruhnya berasal dari pertambangan bijih logam, sementara industri pengolahan mencapai sekitar Rp56,14 triliun.

Pertambangan bijih logam sendiri menyumbang sekitar 20,81% PDRB melalui lapangan usaha. Dengan begitu, Maluku Utara bukan lagi sekadar wilayah yang memiliki cadangan nikel; ia telah menjadi salah satu simpul penting dalam reorganisasi ekonomi ekstraktif di Indonesia.

Data memang menunjukkan bahwa pertambangan dan industri pengolahan memang menjadi motor pertumbuhan. Namun, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana nilai yang dihasilkan dari ekstraksi tersebut dikendalikan dan didistribusikan.

Di titik inilah gagasan ‘Nasionalisasi’ ala Soekarno menjadi relevan untuk dibaca kembali - bukan sebagai nostalgia sejarah, melainkan pertanyaan tentang hubungan antara kepemilikan, kekuasaan Negara, sumber daya alam, dan kesejahteraan Masyarakat.

Untuk memahami nasionalisasi pada era Soekarno, kita tidak hanya memulai dari tahun 1957 saja. Akarnya jauh lebih tua, yakni, bagaimana cara kolonialisme Belanda membangun rezim penguasaan tanah dan sumber daya melalui Landsdomein (Tanah Mahkota), Domeinverklaring yang hari ini disebut sebagai tanah negara.

Dalam rezim agraria kolonial, negara kolonial membangun konstruksi hukum bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak Eigendom atau hak tertentu lainnya dapat diklaim sebagai tanah negara.

Dengan begitu, hukum bukan sekadar perangkat administratif, sebaliknya menjadi instrumen politik untuk mengubah hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam.

Baca Halaman Selanjutnya..