Posisi gubernur dalam situasi seperti ini menuntut standar etika yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan administratif. Pejabat publik tidak cukup mengatakan bahwa seluruh izin telah mengikuti prosedur apabila masyarakat masih memiliki alasan rasional mempertanyakan independensi proses tersebut.

Kepemimpinan harus menciptakan jarak yang terlihat dan dapat diverifikasi antara kepentingan pribadi dengan keputusan pemerintah. Sherly Tjoanda memiliki kesempatan untuk menjawab kritik melalui keterbukaan, bukan melalui perang narasi.

Publikasi kepentingan ekonomi, mekanisme recusal, audit konflik kepentingan, dan transparansi izin akan memberikan jawaban yang lebih kuat daripada pernyataan politik. Semakin besar potensi konflik kepentingan, semakin tinggi standar transparansi yang dibutuhkan.

Masyarakat sipil juga mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap akurasi. Kritik terhadap pertambangan harus membedakan antara kepemilikan saham yang terverifikasi, dugaan hubungan bisnis, izin yang masih aktif, izin yang telah dicabut, dan perusahaan yang tidak lagi mempunyai hubungan dengan pejabat.

Klaim kerusakan lingkungan juga harus mengidentifikasi perusahaan, lokasi, periode, dan bukti pengukuran secara tepat. Kritik yang terlalu luas justru memberi ruang bagi pihak yang dikritik untuk menolak seluruh temuan karena satu kesalahan faktual.

Demokrasi membutuhkan pengawasan masyarakat yang keras sekaligus presisi. Ketajaman kritik tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan standar pembuktian.

Pemerintah pusat pun tidak dapat menyerahkan persoalan ini hanya kepada Maluku Utara. Perizinan, pengawasan lingkungan, kebijakan mineral, penerimaan negara, dan hilirisasi melibatkan berbagai lembaga nasional. Jika terdapat konflik kepentingan di tingkat daerah, lembaga pusat harus menyediakan lapisan pengawasan independen.

Sebaliknya, sentralisasi kewenangan pertambangan juga tidak boleh membuat masyarakat daerah kehilangan kemampuan mengawasi aktivitas yang langsung memengaruhi kehidupannya.

Baca Halaman Selanjutnya..