Pertanyaan pembangunan adalah berapa bagian rente tersebut yang masuk kepada perusahaan, negara, daerah, pekerja, dan masyarakat terdampak. PDRB dapat meningkat sangat cepat ketika produksi tambang melonjak tanpa menunjukkan bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi.

Bahkan pendapatan per kapita dapat memberikan gambaran keliru ketika keuntungan terkonsentrasi pada pemilik modal. Pemerintah daerah harus mengukur distribusi manfaat, bukan hanya nilai produksi.

Ukuran kesejahteraan karena itu harus bergerak sampai tingkat rumah tangga di sekitar tambang. Apakah pendapatan nelayan meningkat atau menurun setelah kegiatan ekstraktif berkembang perlu diketahui secara empiris.

Perubahan harga pangan, biaya perumahan, akses air bersih, kesehatan, dan kualitas pekerjaan juga harus diukur. Peningkatan upah nominal tidak selalu berarti kesejahteraan meningkat apabila biaya hidup tumbuh lebih cepat.

Pemerintah dapat membangun panel data desa sekitar pertambangan untuk memantau perubahan tersebut dari tahun ke tahun. Data seperti ini membuat keberhasilan pembangunan dapat diuji tanpa bergantung pada narasi pemerintah atau perusahaan.

Ketenagakerjaan lokal juga menjadi ujian terhadap kualitas pembangunan tambang. Investasi bernilai besar tidak otomatis menciptakan keterkaitan ekonomi yang kuat dengan masyarakat setempat.

Industri padat modal dapat menghasilkan nilai produksi sangat tinggi dengan penyerapan pekerja lokal yang terbatas pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Pemerintah harus mengukur proporsi tenaga kerja lokal berdasarkan keterampilan dan jenjang jabatan, bukan hanya jumlah pekerja.

Pendidikan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar masyarakat lokal dapat memasuki pekerjaan teknis dan manajerial. Tanpa peningkatan kapasitas manusia, daerah penghasil mineral dapat tetap menjadi penonton di tengah ekspansi industrinya sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..