Di sinilah istilah elite capture relevan sebagai risiko analitis, bukan tuduhan terhadap individu tertentu. Elite capture terjadi ketika kelompok yang mempunyai sumber daya ekonomi dan akses politik mampu memperoleh bagian manfaat kebijakan yang tidak proporsional.

Risiko tersebut meningkat ketika struktur ekonomi lokal terkonsentrasi pada sedikit perusahaan dan pemerintah daerah memiliki kapasitas pengawasan yang terbatas. Masyarakat kecil kemudian bernegosiasi dari posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan pemilik modal.

Ketimpangan akses informasi semakin memperbesar masalah karena warga sering tidak memiliki data kontrak, konsesi, atau dampak lingkungan secara lengkap. Institusi pembangunan harus dirancang untuk mencegah kekuasaan ekonomi berubah menjadi privilese politik.

Karena itu, transparansi beneficial ownership menjadi sangat penting. Publik perlu mengetahui siapa pemilik manfaat akhir perusahaan yang beroperasi di wilayah yang dipimpin seorang pejabat publik.

Informasi tersebut harus diperbarui ketika terjadi penjualan saham, perubahan struktur perusahaan, atau pemindahan kepemilikan kepada anggota keluarga maupun entitas lain. Keterbukaan tidak berarti setiap pengusaha yang memasuki politik harus kehilangan seluruh hak ekonominya.

Namun, kepentingan tersebut harus diketahui agar keputusan pemerintah dapat diperiksa secara independen. Tanpa transparansi, publik dipaksa memilih antara mempercayai pejabat atau mempercayai tuduhan, padahal keduanya seharusnya dapat diuji dengan data.

Langkah berikutnya adalah membangun mekanisme recusal yang tegas. Seorang pejabat yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap perusahaan atau sektor tertentu seharusnya tidak terlibat dalam keputusan yang secara material memengaruhi kepentingannya.

Pengunduran diri sementara dari proses pengambilan keputusan harus dicatat dan dapat diperiksa publik. Keputusan kemudian diberikan kepada pejabat atau lembaga yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Baca Halaman Selanjutnya..