UMKM lokal menghadapi tantangan yang sama. Kehadiran perusahaan besar dapat menciptakan permintaan baru terhadap pangan, transportasi, konstruksi, logistik, akomodasi, dan berbagai jasa. Tetapi peluang tersebut tidak otomatis jatuh kepada usaha lokal jika rantai pengadaan dikuasai pemasok besar dari luar daerah.

Pemerintah perlu membuka data local procurement dan mengembangkan standar yang memungkinkan UMKM memenuhi kebutuhan perusahaan. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara kompetitif agar tidak menciptakan kelompok rente baru yang dekat dengan elite. Hilirisasi mineral harus diikuti hilirisasi manfaat menuju ekonomi lokal.

Persoalan fiskal daerah juga membutuhkan perhatian. Ledakan pertambangan dapat meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi pendapatan berbasis sumber daya mempunyai volatilitas tinggi.

Harga mineral dapat berubah cepat dan cadangan pada akhirnya akan berkurang. Belanja permanen yang dibiayai pendapatan temporer menciptakan risiko fiskal ketika siklus komoditas berbalik.

Sebagian penerimaan seharusnya diinvestasikan pada pendidikan, kesehatan, konektivitas kepulauan, diversifikasi ekonomi, dan pemulihan lingkungan. Mineral yang tidak terbarukan harus diubah menjadi aset produktif yang dapat dinikmati setelah tambang berhenti.

Keadilan antargenerasi menjadi semakin penting pada pulau kecil. Generasi saat ini memperoleh pendapatan dari ekstraksi, sedangkan generasi berikutnya dapat mewarisi lubang tambang, kerusakan pesisir, atau sumber air yang menurun jika pengawasan gagal.

Perusahaan harus menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang yang memadai sejak kegiatan dimulai. Pemerintah tidak boleh menunggu perusahaan meninggalkan wilayah sebelum menghitung biaya pemulihan.

Nilai jaminan harus didasarkan pada biaya rehabilitasi yang realistis dan diperbarui sesuai perkembangan kerusakan. Mewariskan kewajiban ekologis tanpa aset pengganti merupakan bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Baca Halaman Selanjutnya..