Gangguan pada satu bagian pulau dapat dengan cepat memengaruhi kehidupan masyarakat pada bagian lain. Ketergantungan penduduk terhadap laut juga membuat kerusakan pesisir langsung berkaitan dengan pendapatan, pangan, dan budaya lokal.

Karena itu, analisis kelayakan tambang di wilayah kepulauan tidak dapat hanya menggunakan ukuran cadangan mineral dan nilai investasi. Daya dukung ekologis harus diperlakukan sebagai modal pembangunan yang memiliki nilai ekonomi nyata.

JATAM telah menyampaikan berbagai tuduhan kerusakan ekologis dan konflik masyarakat terkait kegiatan pertambangan di Maluku Utara. Salah satu laporannya menyoroti konsesi PT Bela Sarana Permai di Desa Wooi, Pulau Obi, serta penolakan masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Laporan yang sama mengangkat persoalan pencemaran dan kontaminasi di beberapa wilayah pertambangan Maluku Utara, meskipun tidak seluruh kasus tersebut berkaitan dengan perusahaan yang dikaitkan dengan Sherly. Pemisahan tanggung jawab perusahaan sangat penting agar kritik tidak mencampurkan kasus yang berbeda.

Setiap tuduhan pencemaran harus diuji melalui data kualitas air, izin lingkungan, dokumen pengawasan, dan proses hukum yang relevan. Kritik lingkungan akan jauh lebih kuat ketika berdiri di atas bukti yang dapat direplikasi.

Masalah pembangunan kemudian bukan pilihan sederhana antara tambang dan lingkungan. Mineral Maluku Utara memiliki nilai strategis bagi industrialisasi Indonesia dan rantai pasok teknologi dunia.

Penghentian seluruh kegiatan ekstraktif juga memiliki konsekuensi terhadap pekerjaan, investasi, penerimaan negara, dan aktivitas ekonomi lokal. Persoalannya adalah menentukan tingkat ekstraksi yang konsisten dengan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan antargenerasi.

Pemerintah harus menghitung manfaat ekonomi bersih setelah biaya lingkungan dan sosial diperhitungkan. Investasi yang terlihat besar dapat menjadi jauh lebih kecil nilainya jika biaya pemulihan ekologis dialihkan kepada masyarakat dan negara.

Baca Halaman Selanjutnya..