Sehingga, Kehadiran lembaga ini hanya akan bermakna apabila diikuti perubahan paradigma di kalangan pakar dan akademisi. Komunitas akademik Maluku Utara perlu keluar dari batas-batas menara gading dan berani hadir dalam persoalan publik dengan pengetahuan, integritas, dan sikap ilmiah.

Merespons isu pembangunan bukan berarti terlibat dalam politik praktis, melainkan menjalankan tanggung jawab moral dan sosial perguruan tinggi sebagaimana amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Keberanian akademis berarti bersedia menyampaikan fakta, meluruskan kekeliruan, dan memberikan pandangan objektif ketika kepentingan publik membutuhkan penjelasan berbasis ilmu.

Dengan demikian, akademisi tidak hanya menjadi penghasil pengetahuan, tetapi juga penjaga nalar publik dan mitra kritis dalam memastikan pembangunan Maluku Utara berjalan berdasarkan ilmu, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur Maluku Utara pada hakikatnya bukan semata tentang mendirikan jalan, jembatan, pelabuhan, gedung, atau kawasan baru. Ia adalah pertaruhan tentang wajah masa depan daerah dan warisan yang akan kita tinggalkan kepada generasi sesudah kita.

Setiap garis jalan yang ditarik, setiap tiang yang ditegakkan, dan setiap keputusan teknis yang diambil hari ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari sejarah ruang hidup masyarakat Maluku Utara.

Karena itu, arah pembangunan tidak sepatutnya ditentukan oleh riuhnya opini, tekanan persepsi, atau penilaian yang tidak berakar pada data, kompetensi, dan tanggung jawab keilmuan.

Kritik publik adalah napas penting dalam kehidupan demokrasi, sebab pembangunan memang harus terbuka terhadap pengawasan dan koreksi.

Baca Halaman Selanjutnya..