Ukurannya harus terukur yakni berapa return on equity, dividen, lapangan kerja, nilai layanan publik, dan efek pengganda ekonomi yang diciptakan?

Ruang usahanya seharusnya diarahkan pada market failure yang relevan dengan karakter kepulauan, seperti logistik antarpulau, rantai dingin perikanan, energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pergudangan, pangan, jasa maritim, dan pengelolaan aset.

BUMD yang terus membutuhkan modal tetapi tidak memberikan manfaat ekonomi atau layanan, hanya akan menjadi liabilitas fiskal.

Laut yang Luas, Ekonomi Punggungi Laut

Realisasi investasi sekitar Rp90,70 triliun pada 2025 merupakan capaian yang besar. Namun sebaiknya, kualitas investasi tidak boleh diukur hanya dari nominalnya. Pemerintah sendiri mengakui bahwa investasi masih didominasi oleh sektor logam dasar dan pertambangan.

Di sinilah popularitas, jejaring nasional, dan kemampuan komunikasi gubernur, Sherly Laos, seharusnya dikonversi menjadi modal ekonomi yang lebih beragam.

Tantangan kepemimpinan Sherly semestinya bukan hanya soal menarik investor tambang ke wilayah yang memang memiliki nikel, melainkan meyakinkan investor untuk memilih Maluku Utara sebagai sektor perikanan, pariwisata, agroindustri, logistik, energi bersih, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.

Maluku Utara adalah provinsi kepulauan (archipelagic province), tetapi ekonomi modernnya justru masih bertumpu pada isi gunung. Pemanfaatan potensi lestari perikanan yang baru sekitar 9 persen seharusnya menjadi alarm.

Pemerintah perlu membangun ekosistem kelautan terintegrasi: sentra produksi, cold storage, pabrik es, pengolahan ikan, logistik, sertifikasi ekspor, dan pemasaran. Hal yang sama berlaku bagi pala, cengkih, kelapa, serta pariwisata berbasis sejarah empat kesultanan (Kie Raha) dan jalur rempah.

Baca Halaman Selanjutnya..