Ternate, malutpost.com -- Ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam (SDA) antara pusat dan daerah disebut-sebut menjadi pemicu munculnya wacana perubahan sistem negara Republik Indonesia (RI) dari kesatuan menjadi Federal. Publik Maluku Utara (Malut) sendiri kian kencang menyuarakan perubahan sistem negara ini.

Sultan Tidore, Husan Alting Sjah juga ikut merespon wacana tersebut. Menurut Ou (sapaan untuk sultan), munculnya berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat yang meminta sistem negara berubah menjadi Federal patut ditampung dan dikaji secara serius oleh pemerintah maupun negara.

“Sah-sah saja tuntutan ini. Pempus perlu mengkaji alasan hingga berbagai aspirasi dan tuntutan tersebut muncul ke permukaan. Apakah karena ketidakadilan yang selama ini terjadi di berbagai daerah, termasuk Malut,” ujarnya kepada Malut Post, Senin (17/8).

Mantan Anggota DPD RI Malut ini menilai wacana mengubah sistem negara menjadi federal tidak terlepas dari pengalaman masyarakat selama kurang lebih 81 tahun Indonesia merdeka.

Di mana masyarakat mungkin merasakan kemerdekaan dalam arti sesungguhnya masih jauh dari harapan. Ketidakadilan justru disebut semakin menganga, sementara kesenjangan sosial masih terjadi. “Selama ini kurang lebih 81 tahun, di mana kemerdekaan itu dalam arti yang sesungguhnya belum dirasakan,” tandas Ou.

Selama ini, kata sultan, sikap dan perilaku orang-orang yang mengurus negara masih jauh dari rasa keadilan juga dapat menimbulkan ketersinggungan di tengah masyarakat. Karena itu, negara diminta arif dan adil dalam menyikapi kondisi tersebut. “Nah, negara harus arif dan adil untuk memperhatikan hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Dia menambahkan, berbagai tuntutan tersebut tidak akan muncul apabila keadilan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah yang menyumbang pendapatan bagi negara dari sisi SDA-nya.

Baca Halaman Selanjutnya..