Ou menekankan rakyat akan tetap konsisten menjaga apa yang diharapkan apabila kebutuhan akan keadilan dan kesejahteraan dapat dipenuhi.

“Jadi bagi saya, apa pun sistem bernagara yang penting keadilan dan kesejahteraan harus betul-betul dirasakan masyarakat,” tandas sultan.

“Mau bentuk Federalisme atau negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini diterapkan semua bagi saya baik, sepanjang negara ini diurus dengan baik juga, orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang mentalnya koruptor, pencuri, dan seterusnya,” tegas Ou.

Kata Husain, persoalan ketidakadilan bagi daerah sudah pernah disampaikannya sekitar enam tahun lalu, sebelum dirinya dilantik sebagai anggota DPD RI. Saat itu, dia mengingatkan agar Malut tidak hanya dibebani dengan narasi ‘NKRI harga mati’.

“Jangan jadikan Malut hanya dapur saja. Jangan bicara tentang NKRI harga mati. Orang Maluku, Malut, Papua, Papua Barat, dan seterusnya di bagian timur itu sudah mati berulang-ulang. Mereka sudah mempersembahkan yang terbaik untuk NKRI,” tegas Ou lagi.

Wacana mendorong federalisme. Sambung sultan, bukan muncul tanpa sebab. Namun, akibat dari kemarahan rakyat karena ulah dan perilaku orang-orang yang mengurus negara dan pemerintahan. Utamanya mengenai ketidakadilan bagi daerah.

“NKRI tetap utuh. Kita harapkan seperti itu, kita mau seperti itu, tapi negara, orang yang mengurus negara dan pemerintahan ini juga harus punya perilaku yang sama. Garis lurus, begitu tegak lurus. Jangan lain di kata, lain diperbuatan. Itu tidak bagus,” ujar Ou mengingatkan.

Ia pun menyoroti keadilan dan kesejahteraan di Malut di tengah geliat pertambangan yang masif. Hingga kini tidak ada satu pun orang Malut yang menjadi pemilik tambang. Di mana SDA Malut justru banyak dikelola oleh orang-orang yang datang dari Jakarta.

Baca Halaman Selanjutnya..