Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf, menyatakan Malut selama ini memiliki SDA yang melimpah. Seperti nikel, emas, bijih besi, sektor perikanan, pertanian dan lainnya, namun, di balik kekayaan alam tersebut, daerah seperti Malut masih belum mandiri, melainkan bergantung terhadap pusat.

Di sisi lain, pemerintah menerapkan kebijakan pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang berdampak serius bagi daerah.

“Saya sebelumnya saat rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan soal kebijakan pusat yang tak adil ini. Terutama soal pemangkasan TKD. Saya tanya ke mereka selama ini yang buat daerah tidak mandiri itu siapa? Bagaimana mau mandiri kalau Pempus mengelola negara secara ugal-ugalan,” tegasnya kepada Malut Post belum lama ini.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini menilai Pempus seharusnya lebih waras dan adil dalam pengambilan kebijakan anggaran bagi daerah penghasil SDA seperti Malut. bukan sewenang-wang melakukan pemotongan.

“Ini kan sentralistik kebijakannya. Jadi saya usulkan bagaimana kalau negara kesatuan diubah saja jadi Federal. Sehingga kami memiliki kekuatan politik, hukum dan mengatur daerah secara mandiri untuk mengelola SDA, menentukan perizinan, dan menentukan siapa yang harus bekerja mengelola sumber daya daerah kami serta dana bagi hasil (DBH),” tegasnya.

Menurutnya, jika semua kebijakan Pempus berdalil Indonesia adalah negara kesatuan, di mana Pempus memiliki kewenangan memutuskan semua kebijakan, semestinya ada opsi untuk membantah hal tersebut dengan mendukung sistem negara federal. Sebab, daerah akan lebih merasakan keadilan.

“Kenapa tidak, wilayah kaya di Indonesia, termasuk Malut, menjadi Federal. Ini bukan menuntut merdeka. Tapi bagian dari membantah dalil kebijakan sentralistik,” tandasnya.

Hasby meminta Pempus seharusnya belajar dari reformasi 1998. Kala itu mahasiswa dan semua daerah di Indonesia menuntut perubahan terhadap kebijakan yang terpusat. Dari situlah lahir sistem desentralisasi.

“Sikap yang sentralisme itu membuat gerakan pecah saat itu. Jadi konsensus demokrasi mendorong hingga desentralisasi. Namun hari ini dikhianati,” pungkasnya. (mg-01/rul)